Perdebatan tentang narasi hubungan agama (Islam) dan negara menjadi perdebatan tak berujung, termasuk di negara ini. Selalu mengemuka karena ada asumsi negara Indonesia berdasar ideologi Pancasila tidak mencerminkan negara ideal menurut Islam.

Sebagian mengklaim sistem negara ideal menurut Islam adalah khilafah. Sedangkan menurut mayoritas muslim Indonesia, utamanya pengikut dua organisasi keagamaan arus besar; NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan negara demokrasi sudah Islami.

Narasi dan perdebatan itu selalu mengemuka karena tidak ada teks agama yang sharih (jelas) dalam al Qur’an dan hadits tentang sistem negara ideal menurut Islam. Yang ada hanya prinsip dasar tentang negara/pemerintahan; al ‘adalah (keadilan), al musawa (kesetaraan), al syura (musyawarah) dan al hurriyah (kebebasan).

Narasi dan perdebatan tersebut tidak hanya memicu ketegangan di ranah intelektual berupa perang argumen dan dalil sebagai pengokoh pendapat masing-masing, namun berlanjut sampai menimbulkan irisan dan gesekan konflik di batang tubuh umat Islam.

Di tengah narasi dan perdebatan itu juga terjadi kontestasi, konflik, kekerasan dan suburnya intoleransi. Pasalnya, sampai ada kelompok yang menuduh Indonesia sebagai negara thagut atau negara kafir.

Tentu saja berdampak buruk terhadap situasi kebangsaan. Rajutan tenun kebangsaan koyak karena ada upaya formalisasi syariat Islam dalam negara ini. Yang paling tampak adalah gencarnya gerakan pengasong “khilafah” dan masifnya gerakan kaum radikal serta meningkatnya aksi-aksi terorisme.

Perdebatan dan narasi tentang hubungan agama (Islam) dan negara atau din wa siyasah belum menemukan titik terang, sampai saat ini. Hal itu karena sikap keras kepala, terutama sikap kelompok pro khilafah yang terkesan memaksakan untuk memberlakuan sistem khilafah di Indonesia yang diklaim oleh mereka sebagai sistem pemerintahan paling ideal menurut Islam.

Negara Pancasila dalam Perspektif Aswaja

Negara dalam perspektif Islam harus berdasar kepada nilai-nilai yang terkandung dalam al Qur’an dan hadits. Maka, setiap sistem pemerintahan yang menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam dua sumber primer hukum Islam tersebut sebagai ukuran nilai layak disebut negara Islam.

Lembaga negara, sebagaimana fakta sejarahnya, dibentuk atas dasar kesepakatan komunitas umat/manusia yang mendiami teretori tertentu. Negara dibentuk atas dasar naluri alamiah suatu komunitas untuk menghadirkan suatu tatanan sosial yang adil dalam satu rumusan hukum.

Di Indonesia, kesepakatan hukum itu harus bersumber pada ideologi Pancasila. Persoalannya, apakah Pancasila memiliki ruh yang terinternalisasi dalam ajaran Islam? Pertanyaannya ini seringkali mengalir dengan derasnya di negara kita ini. Kesepakatan Munas Alim Ulama NU tahun 1984 di Situbondo memberi penegasan, Pancasila dan hukum Islam berada dalam satu tarikan nafas yang sama. Namun belakangan kesepakatan itu digugat oleh sebagian kelompok muslim.

Ulama-ulama Aswaja di Indonesia berupaya menjelaskan persoalan hubungan agama (Islam) dan negara secara proporsional. Hadir untuk menguatkan kembali hubungan Pancasila, negara dan Islam, sekaligus untuk menyadarkan kelompok muslim anti Pancasila. Karena tidak ada dalil sharih (jelas) dalam al Qur’an dan hadits tentang bentuk negara, maka soal bentuk negara masuk dalam wilayah ijtihadi. Disini peran ushul fiqh beserta kaidah fiqh membantu nalar ijtihad untuk menjelaskan, bahwa apapun nama dan bentuk negara selama berpijak pada nilai-nilai universal al Qur’an dan hadits adalah layak disebut “negara Islam”.

Berangkat dari sini, para ulama Aswaja memandang negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (ghayah), melainkan sarana untuk mencapai tujuan (wasilah). Tugas negara (pemerintah) tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Bagi umat Islam kemaslahatan tersebut berupa kesejahteraan lahir batin, di dunia dan kelak di akhirat.

Kesimpulan negara sebagai wasilah berangkat dari ketiadaan teks keagamaan yang tidak membicarakan bentuk negara secara tersurat dan terperinci. Teks wahyu yang ada hanya berbicara prinsip dasar tentang negara/pemerintah/politik; al syura (permusyawaratan),  al ‘adalah (keadilan), al musawah (persamaan) dan al hurriyyah (kebebasan).

Karenanya, soal bentuk negara dan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada kreatifitas dan kecerdasan ijtihad manusia dengan tetap mengacu pada prinsip universal ajaran Islam dan maqashid al syariah.

Setelah negara terbentuk, ijtihad berikutnya adalah mekanisme menentukan tipikal seorang pemimpin dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara dan pemerintah seperti telah disebutkan. Sebagaimana sistem negara dan pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dalam al Qur’an dan hadits, pemimpin juga demikian. Tidak ada petunjuk khusus seorang pemimpin itu harus dari golongan manapun. Ia bisa lahir dari golongan manapun.

Maka, fungsi seorang pemimpin menurut Islam adalah pelanjut tugas pokok kenabian; menjaga agama (hirasah al din) dan mengatur dunia (siyasah al dunya).

Konsep ini meniscayakan seorang pemimpin dalam Islam bisa lahir darimana pun yang penting memiliki komitmen untuk merealisasikan dua hal tersebut. Tidak ada sekat gender, ras dan suku.

Konsep tersebut mengacu kepada pola kepemimpinan Rasulullah yang merumuskan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Disaat menjadi pimpinan negara Madinah, Nabi menjalankan dua pokok tugas sekaligus. Nabi dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan sebagai kepala negara yang bertugas mengatur dunia. Negara Madinah tidak memakai al Qur’an sebagai sumber hukum formal negara mengingat penduduk Madinah sangat beragam.

Alhasil, negara yang mengacu pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan dan pemimpinnya mengemban dua tugas pokok tadi, maka negara tersebut telah memenuhi kriteria disebut “negara Islam” karena terinternalisasinya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khilafah dalam Ketatanegaraan Islam

Istilah khilafah tidak termaktub dalam al Qur’an, apalagi dengan konotasi sebagai sistem politik dan kenegaraan. Ia sama dengan sistem pemerintahan yang lain seperti demokrasi. Istilah khilafah tak lebih hanya gejala romantisasi, idealisasi dan ideologisasi atas “Kekhilafahan Islam” tempo dulu yang sempat membuat Islam merajai dunia.

Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Islam adalah setiap sistem yang substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal agama Islam. Substansi yang dimaksud adalah terealisasinya syariat Islam yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah al musawah (kesetaraan), al ‘adalah (keadilan), al Syura (musyawarah), al hurriyyah (kebebasan), riqabah al ummah (pengawasan rakyat).

Karenanya, umat Islam tidak boleh terobsesi dengan mimpi “negara Islam”. Sebab, sistem pemerintahan khilafah bukan satu-satunya sistem bernegara yang direstui oleh Islam. Apalagi, kalau ditempuh dengan cara-cara  kekerasan, radikalisme dan terorisme.

Sistem pemerintahan dalam pandangan Aswaja adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan keadaban (hikmah) dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut kerangka berpikirnya dibangun berbasis dua kaidah, “Mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudharatan” dan “Penolakan terhadap kerusakan lebih diprioritaskan dari sekadar pemerolehan kemaslahatan”. Karena itu, apapun namanya, selama suatu sistem pemerintahan merangkul nilai-nilai universal agama Islam layak disebut negara Islam.